SIAK– Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, mewakili Pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (16/9/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bandar Siak, Kantor Bupati Siak itu juga diikuti seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Rakor yang dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian ini membahas dua topik utama, yakni isu kependudukan dan keluarga berencana yang dinilai krusial dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga, termasuk penduduk usia produktif dan non-produktif.

 “Dua topik ini sangat penting bagi kita dalam rangka mengendalikan dan mengontrol kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas keluarga, termasuk penduduk usia produktif dan non-produktif. Untuk menjadi negara maju, sumber daya alam bukanlah pendorong utama. Kunci utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia,” jelas Tito.

Dalam forum tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, turut memaparkan pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan dan keluarga.

 “Kalau keluarga kita baik-baik saja, insya Allah ekonomi dan inflasi juga akan baik. Fondasi utama kementerian kami adalah kekuatan di keluarga,” ujarnya. Wihaji menambahkan, program ini memiliki 30 indikator yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga dan inklusi sosial, serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk," ujarnya.

Pj Sekda Siak Fauzi Asni menyatakan dukungan penuh Pemkab Siak terhadap program tersebut. “Kami tentu berupaya mendukung program pemerintah pusat melalui indikator yang diterapkan, agar keluarga di Siak dapat berkembang sehat, produktif, dan berkualitas. Kami juga akan terus berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan indikator ini dapat dijalankan dengan baik,” tuturnya.

Rakor ini juga dirangkai dengan pembahasan Rakor Pengendalian Inflasi 2025 serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan 3 juta rumah. Forum ini diharapkan mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota demi tercapainya Indonesia Emas 2045.(AF)