PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, resmi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru, Senin (3/11/2025), dan dibawa ke Jakarta, Selasa (4/11/2025), bersama sembilan orang lainnya. Penangkapan ini menimbulkan gejolak di kalangan birokrasi Pemprov Riau, khususnya di dinas-dinas strategis yang selama ini menangani proyek infrastruktur dan perizinan.

Informasi yang dihimpun dari sumber internal KPK, OTT dilakukan setelah tim penyidik memantau dugaan aliran dana suap dan gratifikasi dalam proyek-proyek strategis pemerintah provinsi. "Ini terkait proyek-proyek infrastruktur besar di Riau, termasuk pembangunan jalan dan gedung pemerintahan," ungkap sumber yang meminta namanya dirahasiakan.

Abdul Wahid terlihat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Selasa pagi, mengenakan masker dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Bersama gubernur, sembilan orang lain terdiri dari pejabat Pemprov Riau dan pihak swasta dibawa langsung ke kantor KPK untuk pemeriksaan intensif.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan keterlibatan Abdul Wahid. "Benar. Salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid," kata Fitroh singkat, tanpa merinci nama-nama pejabat lainnya. KPK menegaskan proses hukum akan terus berjalan untuk menindak dugaan suap dan gratifikasi ini.

Hasil investigasi menunjukkan sejumlah pejabat yang ikut diamankan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Aliran dana yang diduga melibatkan proyek-proyek strategis ini diduga terkait dengan kemudahan perizinan dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sumber KPK menambahkan, pihak swasta yang ikut diamankan berperan sebagai perantara transfer dana dan penerima keuntungan proyek. "Mereka ikut dalam mekanisme pemberian dan penerimaan suap," ujar sumber tersebut. Tim penyidik tengah menelusuri bukti transfer rekening, dokumen proyek, dan komunikasi yang menguatkan dugaan keterlibatan gubernur dan pejabat Pemprov.

Kehadiran Abdul Wahid di Jakarta, bersama tim KPK, menjadi titik penting pengungkapan modus operandi suap di tingkat provinsi. Sejumlah dokumen yang diamankan menunjukkan adanya pola pemberian dana dari kontraktor ke pejabat melalui mekanisme proyek pemerintah. Analisis awal mengindikasikan jumlah nominal yang signifikan, namun KPK masih menunggu hasil audit forensik.

Sementara itu, Sekretariat Pemprov Riau belum memberikan komentar resmi. Aktivitas administrasi di sejumlah dinas strategis dilaporkan terganggu, termasuk pelaksanaan proyek yang sedang berjalan. Masyarakat dan pelaku usaha di Riau menunggu kepastian tindak lanjut KPK, terutama dampaknya terhadap kelanjutan proyek-proyek strategis di provinsi ini.(DI)