KUANSING– Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerima kedatangan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Multimedia Kantor Bupati, Rabu (18/2/2026).

Pemerintah daerah diwakili Wakil Bupati H. Muklisin. Turut hadir Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kuantan Singingi.

Pemeriksaan interim merupakan agenda rutin tahunan. Tahapan ini bertujuan memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta melakukan pengujian substantif terbatas terhadap transaksi atau saldo tertentu.

Tim BPK RI Perwakilan Riau dijadwalkan melaksanakan pemeriksaan selama 29 hari, terhitung sejak 13 Februari hingga 13 Maret 2026. Setelah itu, pemerintah daerah wajib menyampaikan LKPD unaudited paling lambat 30 Maret 2026. Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan terinci dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan maksimal 60 hari setelah LKPD diterima BPK.

Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Muklisin menekankan pentingnya kerja sama seluruh OPD dalam menyiapkan dokumen dan data secara lengkap, transparan, serta tepat waktu. Ia menyatakan dukungan administratif yang optimal akan memperlancar proses pemeriksaan dan memastikan kebijakan serta pelaksanaan anggaran tetap sesuai regulasi.

Sementara itu, Pengendali Teknis tim BPK RI Perwakilan Riau, Muhammad Ilyas, mengingatkan agar pemerintah daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Target tindak lanjut yang ditetapkan minimal mencapai 85 persen.

Melalui koordinasi dan keterbukaan antara Pemkab Kuantan Singingi dan BPK RI, proses pemeriksaan diharapkan berjalan lancar serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan profesional.(ID)