PEKANBARU - Pemerintah daerah perlu menjadikan kritik pers sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kinerja sekaligus mengidentifikasi persoalan yang belum terjangkau mekanisme pengawasan internal.

Keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap dokumen publik, serta respons yang jelas terhadap pertanyaan wartawan dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan terus memantau pelaksanaan APBD Perubahan. Pengawasan tidak cukup berhenti pada proses pengesahan anggaran, tetapi perlu memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Sinergi antara legislatif, pers, dan masyarakat menjadi penting agar penggunaan anggaran tidak sekadar memenuhi target administratif. Pengawasan bersama diperlukan untuk memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

“Yang harus kita dorong adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Jangan sampai kita hanya bangga karena anggaran sudah diketuk, sementara persoalan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebutuhan dasar masyarakat masih belum tertangani dengan baik,” ujarnya.(Zal)