Kemenkes Evaluasi Tunjangan Dokter Spesialis di Meranti, Pemkab Siapkan Rumah Sakit Pratama

MERANTI — Kementerian Kesehatan mengevaluasi pelaksanaan tunjangan khusus bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa, 3 November 2026. Evaluasi ini bertujuan mengukur efektivitas tunjangan dalam mempertahankan tenaga medis sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Evaluasi dilakukan melalui uji petik di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Pemerintah pusat ingin mengetahui sejauh mana kebijakan pemberian tunjangan berdampak terhadap keberadaan dokter spesialis di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah mengatakan pemerintah kabupaten mendukung kebijakan tersebut. Bupati Kepulauan Meranti Asmar, kata dia, berkomitmen memperkuat dukungan terhadap tenaga medis melalui penganggaran daerah, termasuk pemenuhan hak dan kesejahteraan dokter spesialis di luar tunjangan pemerintah pusat.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberadaan tenaga medis, sehingga mereka merasa nyaman bertugas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal," kata Sudandri.

Ia berharap evaluasi Kementerian Kesehatan menghasilkan masukan mengenai persyaratan dan mekanisme pelaksanaan program. Dengan begitu, penyaluran tunjangan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Administrator Kesehatan Ahli Muda Kementerian Kesehatan, Rame Manurita Verysanti Siahaan, mengatakan uji petik tersebut dilakukan untuk mengukur dampak tunjangan terhadap keberlangsungan pengabdian dokter spesialis di daerah DTPK.

Menurut Rame, kebijakan itu tidak hanya bertujuan mempertahankan dokter yang sudah bertugas, tetapi juga menarik minat tenaga medis lain agar bersedia mengabdi di wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Kami ingin memastikan kebijakan ini memberikan dampak nyata terhadap keberadaan dokter spesialis di daerah, sehingga pelayanan kesehatan spesialistik semakin mudah diakses masyarakat," ujarnya.

Rame menjelaskan, tunjangan khusus merupakan tambahan penghasilan bagi dokter yang memenuhi persyaratan. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2025.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tengah mempersiapkan operasional Rumah Sakit Pratama di Pulau Rangsang. Fasilitas kesehatan yang berada di kawasan perbatasan Selat Malaka itu diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat setempat dan pulau-pulau sekitarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suhartian mengatakan pemerintah daerah masih mengupayakan penyelesaian perizinan rumah sakit tersebut agar dapat segera beroperasi.

"Kami berharap operasional rumah sakit ini mendapat dukungan Kementerian Kesehatan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan kebijakan khusus bagi fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan," kata Ade.

Ade juga berharap pemerintah pusat memperluas perhatian terhadap tenaga kesehatan di daerah terpencil. Menurut dia, dukungan tidak semestinya hanya diberikan kepada dokter spesialis, tetapi juga dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya.

Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu tantangan pemerataan layanan di Kepulauan Meranti. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau dan berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat pemenuhan tenaga medis membutuhkan dukungan kebijakan khusus.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempertahankan dokter spesialis, memenuhi kebutuhan tenaga medis, dan memperkuat fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah berharap upaya tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit di luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.(Adv)

 

TERKAIT