Selangkah Menuju Kepastian Hukum, Meranti Perkuat Upaya Penegasan Batas Wilayah
MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengupayakan penyelesaian persoalan batas wilayah dengan mendorong penegasan kembali tapal batas daerah agar memiliki kepastian hukum melalui penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkab Meranti dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan sekaligus memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kondisi kewilayahan yang sebenarnya.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Riau di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Muzamil didampingi Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, S.Pd., M.Pd., serta Kepala Bagian Ekonomi, Ira Selda Fitri, S.IP., MPA.
Muzamil menjelaskan, sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti, masih terdapat sejumlah titik batas wilayah yang membutuhkan penyesuaian. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengacu pada kondisi geografis serta fakta aktual di lapangan.
Untuk mempercepat penyelesaiannya, Pemkab Meranti telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah daerah yang berbatasan langsung, yakni Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan. Koordinasi tersebut dilakukan guna membahas sekaligus menyepakati penegasan batas wilayah berdasarkan kondisi terkini.
"Penegasan batas ini membutuhkan kesepahaman dan dukungan seluruh daerah yang berbatasan. Karena itu, kami telah melakukan koordinasi dengan kabupaten terkait dan memperoleh surat dukungan sebagai bagian dari kelengkapan proses administrasi," ujar Muzamil.
Ia menyebutkan, dokumen dukungan dari seluruh kabupaten yang berbatasan dengan Kepulauan Meranti telah diserahkan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan guna diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Muzamil berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan dukungan serta memfasilitasi langkah koordinasi yang diperlukan, sehingga proses penegasan batas wilayah tersebut dapat berjalan lebih efektif hingga memperoleh keputusan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kepastian batas wilayah memiliki arti penting bagi keberlangsungan pemerintahan daerah. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut penataan administrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kewenangan pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan, hingga optimalisasi pelayanan publik.
"Ketika batas wilayah sudah memiliki kepastian hukum, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti. Dukungan tersebut di antaranya melalui fasilitasi koordinasi antardaerah serta pengawalan proses administrasi ke pemerintah pusat.
Dukungan tersebut diharapkan menjadi penguat bagi Pemkab Meranti dalam menuntaskan tahapan penegasan batas wilayah yang selama ini menjadi salah satu agenda penting penataan pemerintahan daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, Pemkab Kepulauan Meranti optimistis persoalan batas wilayah dapat segera diselesaikan. Kepastian hukum yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi fondasi bagi tertib pemerintahan, perencanaan pembangunan yang lebih terarah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Adv)










Tulis Komentar