Muzamil Soroti Tantangan MBG di Daerah Kepulauan, Minta Wilayah 3T Jadi Prioritas

MERANTI – Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi geografis yang didominasi pulau-pulau dengan keterbatasan infrastruktur membutuhkan kebijakan khusus agar program nasional tersebut dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh anak secara merata.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., saat menghadiri Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Ifwandi, S.P.

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., Muzamil menyampaikan sejumlah tantangan pelaksanaan MBG di Kepulauan Meranti. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses air bersih, listrik, jaringan komunikasi, ketersediaan bahan pangan hingga tenaga profesional.

Menurutnya, karakteristik daerah kepulauan membutuhkan pola pelayanan yang berbeda dengan wilayah daratan. Karena itu, perencanaan dan pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mempertimbangkan kesiapan masing-masing wilayah, baik dari sisi sarana pendukung maupun kemampuan operasional.

“Pelaksanaan MBG di Meranti membutuhkan penyesuaian dengan kondisi geografis daerah. Persoalan infrastruktur, ketersediaan air bersih, listrik, jaringan komunikasi, serta pasokan bahan pangan perlu diperhitungkan sejak awal agar pelayanan dapat berlangsung secara konsisten,” ujar Muzamil.

Ia menilai, percepatan program tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan jumlah dapur SPPG. Kesiapan fasilitas, pemenuhan standar pelayanan, serta pengawasan operasional juga harus menjadi perhatian agar program berjalan sesuai tujuan.

Untuk itu, Muzamil mendorong pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui forum khusus. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan sekaligus merumuskan solusi berdasarkan karakteristik setiap daerah.

“Yang perlu kita pastikan bukan hanya jumlah SPPG yang bertambah, tetapi bagaimana seluruh fasilitas tersebut mampu memberikan pelayanan sesuai ketentuan. Setiap persoalan harus dibahas bersama agar tidak menghambat keberlangsungan program,” tegasnya.

Selain infrastruktur, persoalan distribusi bahan pangan turut menjadi perhatian. Jarak tempuh dan keterbatasan akses transportasi menuju sejumlah pulau di Meranti berpotensi memengaruhi kualitas bahan pangan yang mudah rusak, seperti telur, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging.

Menyikapi kondisi tersebut, Muzamil mendorong pola pengadaan bahan pangan yang lebih adaptif dengan kondisi geografis kepulauan, termasuk mengoptimalkan potensi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

Ia juga menyoroti rencana penerapan sistem pelayanan prasmanan atau buffet di sekolah. Menurutnya, penerapan pola tersebut perlu disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan kondisi fasilitas sekolah agar tidak menimbulkan antrean panjang maupun mengganggu waktu istirahat serta kegiatan belajar.

Pengaturan waktu makan, kebersihan, antrean hingga pengembalian peralatan harus dirancang dengan baik sehingga pelayanan tetap tertib dan memenuhi standar kesehatan.

Di sisi lain, Muzamil menegaskan bahwa pemerataan manfaat MBG harus menjadi perhatian utama, terutama bagi anak-anak yang berada di wilayah 3T dan pulau-pulau terluar. Kelompok masyarakat di kawasan tersebut dinilai membutuhkan dukungan pemenuhan gizi yang dapat dijangkau secara berkelanjutan.

“Kami berharap wilayah 3T mendapatkan perhatian dalam penentuan prioritas pengembangan MBG. Anak-anak yang tinggal di pulau-pulau terluar memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pemenuhan gizi sebagaimana anak-anak di wilayah lainnya,” ungkapnya.

Terkait pengawasan, ia menyatakan dukungan terhadap penerapan sanksi bagi SPPG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan. Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi pihak berwenang, dengan melibatkan pemerintah daerah, Satgas MBG, KPPG, serta perangkat teknis terkait.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan program MBG di seluruh kabupaten/kota. Penguatan tata kelola, pengawasan, inspeksi, dan evaluasi SPPG juga menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, S.P., M.A.P., turut memaparkan sejumlah kebijakan terbaru BGN. Di antaranya rencana uji coba model pelayanan MBG di SD Islam Unggul As-Syakirien, Pekanbaru, serta ketentuan teknis terkait higiene sanitasi, pelabelan makanan, batas waktu konsumsi, dan operasional SPPG.

Selain itu, disampaikan bahwa BGN telah membuka kembali moratorium pengembangan SPPG dan memberikan tambahan alokasi sebanyak 87 SPPG untuk Provinsi Riau. Pengembangan tersebut diarahkan antara lain untuk menjangkau wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.

Muzamil berharap kebijakan penambahan tersebut turut memperhatikan kebutuhan Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga keterbatasan geografis tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat program nasional tersebut.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak, mendukung penanganan stunting, sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Program ini memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh tantangan yang dihadapi daerah, khususnya wilayah kepulauan, dapat dicarikan solusi melalui koordinasi dan kerja sama semua pihak. Dengan begitu, manfaat MBG benar-benar bisa dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar,” tutupnya.(Adv)

 

TERKAIT