DPRD dan Pemkab Meranti Bahas Penyesuaian Tarif Kapal, Rute Dalam Kabupaten Diminta Tetap
MERANTI – Komisi II DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membahas usulan penyesuaian tarif tiket angkutan laut dengan mempertimbangkan beban operasional perusahaan pelayaran dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026), dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan, serta anggota Komisi II, Al Amin A dan Jani Pasaribu.
Rapat turut dihadiri Dinas Perhubungan, KSOP, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah perwakilan perusahaan pelayaran.
Dalam pemaparannya, Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa usulan penyesuaian tarif telah melalui survei dan pengumpulan data. Sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan operator antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, upah minimum kabupaten (UMK), serta biaya pelayanan dan administrasi pelayaran.
Menanggapi usulan tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah menekankan pentingnya kebijakan tarif yang tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Pasalnya, transportasi laut merupakan sarana utama mobilitas warga di wilayah kepulauan.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin mengatakan, penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, baik masyarakat sebagai pengguna jasa maupun perusahaan pelayaran sebagai penyedia layanan.
Ia secara khusus berharap tarif untuk rute dalam kabupaten tidak mengalami kenaikan, terutama jalur Selatpanjang–Tanjung Samak yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
"Untuk rute dalam kabupaten, kami berharap tarif tetap seperti saat ini. Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, penyesuaian diharapkan tidak melebihi 10 persen," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, bersama anggota Komisi II, Al Amin A, meminta perusahaan pelayaran menyampaikan rincian biaya operasional secara terbuka. Hal tersebut diperlukan agar setiap komponen yang menjadi dasar usulan kenaikan tarif dapat dikaji secara objektif.
Anggota Komisi II lainnya, Jani Pasaribu, turut mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu melihat kondisi ekonomi masyarakat sekaligus dampaknya terhadap pelaku usaha transportasi lokal, termasuk pengusaha kempang.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan tarif. Namun, pembahasan menghasilkan dua rekomendasi, yakni mempertahankan tarif lama untuk rute Selatpanjang–Tanjung Samak serta membatasi usulan kenaikan maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Pemkab Meranti berharap keputusan akhir nantinya dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga akses transportasi laut tetap terjangkau tanpa mengabaikan keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran.(Adv)










Tulis Komentar