INHU– Suasana hangat penuh dialog terjadi di Dusun Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Kamis (29/5/2025). Menanggapi aksi protes warga yang sempat memblokir jalan dan melarang truk batubara melintas, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto bersama Wakil Bupati Hendrizal turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat.

Pertemuan itu menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan yang telah lama dirasakan. Mulai dari kerusakan jalan lintas, debu yang mengganggu, hingga dampak kesehatan bagi anak-anak. Tidak hanya itu, warga juga mengkritisi penimbunan batu yang dianggap dilakukan secara asal-asalan.

“Setiap hari anak-anak kami ke sekolah harus melintasi jalan penuh debu. Bahkan, debunya masuk sampai ke dalam lemari, Pak,” keluh Normaini, salah satu warga setempat.

Teri Putra, warga lainnya, menyuarakan keresahannya. Ia menilai aktivitas angkutan batubara lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaat bagi masyarakat sekitar.

Merespons hal tersebut, Bupati Ade menyampaikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan perbaikan jalan sepanjang 3,5 kilometer, dengan prioritas wilayah Bongkal Malang

“Saya pun ingin jalan ini cepat selesai. Tapi semua ada prosesnya. Harus melalui tahapan perencanaan, lelang ke pihak ketiga, dan pelaksanaan,” terang Bupati Ade.

Selain anggaran dari provinsi, Bupati mengaku telah melobi Pemerintah Pusat agar perbaikan infrastruktur di Inhu mendapat perhatian lebih. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah berupaya bersikap adil di tengah konflik antara kepentingan masyarakat dan industri

“Kami tidak memihak siapa pun. Tapi kami berdiri di tengah untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi, sementara roda investasi juga tetap berjalan. Ribuan warga kita bekerja di perusahaan itu,” ujarnya.

Untuk penanganan sementara, Bupati Ade menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak perusahaan agar lebih konsisten dalam penyiraman jalan dan menjaga jarak antar truk batubara. Ia juga meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran yang merugikan warga.

Terkait jalan alternatif yang menjadi tanggung jawab perusahaan, Bupati mengungkapkan bahwa proses pemetaan telah dilakukan dan pembangunannya dijadwalkan dimulai pada Juni mendatang.

“Meski jalan ini statusnya jalan provinsi, saya akan tetap memantau dan mengawal agar perbaikannya berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, Bupati Ade mengapresiasi kesabaran warga dan mengajak semua pihak untuk tetap mendukung kerja pemerintah dan aparat keamanan demi perubahan yang lebih baik.

“Jika tahun ini belum juga terealisasi, saya yang akan berdiri bersama Bapak-Ibu,” tutup Bupati Ade, disambut sorak dan tepuk tangan warga yang hadir. (DS)