SIAK– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menggelar pertemuan mediasi antara PT Seraya Sumber Lestari (SSL) dan masyarakat Desa Tumang, buntut dari konflik lahan yang terjadi beberapa waktu lalu. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, menegaskan bahwa perusahaan yang mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tidak bisa sembarangan menyerahkan lahan konsesi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kementerian terkait.

"Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa selain dari persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Muller di hadapan peserta pertemuan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dalam penyelesaian konflik lahan yang berstatus kawasan hutan, seperti yang terjadi antara PT SSL dan warga.

“Sejak hadirnya Satgas PKH, kita sampai saat ini tidak tahu mau ke mana lahan ini. Apakah diberikan kepada PT Agrinas atau dihutankan kembali. Hanya dua opsi ini saja yang ada,” ungkapnya.

Muller juga menyebutkan bahwa apabila lahan tersebut diserahkan kepada PT Agrinas, belum ada kejelasan apakah masyarakat yang sebelumnya mengelola lahan tersebut akan dilibatkan.

“Jika memang bisa, Agrinas tinggal membuat opsi atau porsi-porsi yang dapat dikerjakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Ia mencontohkan pola serupa yang pernah diterapkan di PT Torganda, di mana kelompok tani kembali dilibatkan setelah lahan diambil alih oleh Satgas PKH dan diserahkan kepada Agrinas.
“Mungkin ini adalah solusi terbaik dari Satgas PKH,” harapnya.

Oleh karena itu, Muller mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Sementara itu, Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengamini pernyataan Muller. Ia menyebut bahwa langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemkab dalam menyelesaikan persoalan lahan secara damai dan berkeadilan.

"Kita berharap juga begitu. PT SSL terus bersinergi bersama kami untuk memikirkan nasib masyarakat,” ujar Afni singkat.(AF)