SIAK – Suasana tegang mewarnai pertemuan antara Bupati Siak, Afni Zulkifli, PT Seraya Sumber Lestari (SSL) untuk membicarakan terkait permasalahan konflik lahan yang terjadi di Desa Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Siak Afni dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Sabtu (23/8), Afni menyebut pertemuan itu berakhir dengan saling bentak karena negosiasi soal konflik lahan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun tidak menemui titik terang.

“Hari ini, bentak-bentakan antara saya dengan pemilik saham PT SSL adalah puncak dari deadlock-nya negosiasi dan komunikasi yang sudah kami coba bangun sejak konflik pertama pecah,” kata Afni dalam video tersebut, yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Menurut Afni, pertemuan itu semula diniatkan untuk mencari titik damai. Ia mengklaim telah menawarkan berbagai opsi penyelesaian, termasuk reforma agraria dan skema perhutanan sosial. Namun, pihak perusahaan dinilainya tak menunjukkan itikad baik.

“Awalnya saya coba menghargai, kita duduk baik-baik. Tapi dari awal mereka seperti tak punya niat damai. Negara sudah buka jalan, tapi mereka tolak semua. Warga sudah puluhan tahun menunggu solusi,” jelasnya dalam video.

Menanggapi hal tersebut, Ketua APHI RIAU Muller Tampubolon, Senin(25/08) yang hadiri pada pertemuan tersebut, mengatakan bahwa awal mulanya, dirinya sebagai ketua APHI Prov Riau, berinisiatif menawarkan pertemuan antara Pemkab Siak dengan PT SSL untuk mencari solusi penyelesaian konflik di PT SSL.

"Pertemuan tersebut, bersifat non formal dengan tujuan agar bisa lebih santai dalam menjalin komunikasi. Tujuan pertemuan ini sejatinya untuk mencari win win solusi atas penyelesaian konflik yang telah terjadi di PT SSL," ujarnya.

Saat pertemuan tersebut, Bupati Siak, menyampaikan bisa memfasilitasi lahan seluas 2.000 hektar untuk penambahan areal produksi PT SSL yang sudah ada saat ini dan akan melakukan addendum izin PT SSL. 

Selain itu, Bupati juga meminta agar PT SSL menyetujui skema Restorative Justice (RJ) bagi para tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis pembakaran kantor dan perumahan karyawan PT SSL beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen PT SSL menegaskan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

“Penyerangan terhadap kantor kami menimbulkan kerugian besar dan trauma mendalam, termasuk bagi anak-anak. Bahkan salah satu manajer kami meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan medis saat klinik juga turut dibakar,” jelas perwakilan manajemen PT SSL.

Dalam suasana yang mulai memanas, pertemuan menjadi tidak kondusif. Manajemen PT SSL menyampaikan bahwa mereka tidak diberi ruang untuk menjelaskan secara utuh persoalan yang dihadapi.

Pertemuan yang digelar tertutup itu disebut berlangsung kurang dari 10 menit dan berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan, suasana menjadi semakin panas setelah Bupati Afni menyatakan akan mengusulkan pencabutan izin PT SSL ke Kementerian Kehutanan.

Muller Tampubolon yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, membantah ada aksi saling bentak.“Pertemuan itu bersifat non-formal, tujuannya agar lebih santai. Saya bisa pastikan, tidak ada insiden emosional atau saling bentak. Yang hadir juga bukan pemegang saham, melainkan perwakilan manajemen PT SSL,” jelas Muller.

Ia mengaku tetap membuka ruang untuk mediasi lanjutan, dan berharap semua pihak menahan diri demi menemukan solusi damai atas konflik lahan yang sudah terlalu lama membayangi masyarakat dan perusahaan.(AF)