SIAK - Calon bupati Siak nomor urut satu, Irving Kahar Arifin merancang sejumlah program di bidang infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu programnya yakni pemenuhan kebutuhan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan rumah khusus melalui program perumahan rakyat.

Program tersebut masuk dalam misi calon bupati Siak, Irving Kahar Arifin dari gagasannya, didasari dari pengalamannya sebagai Kepala Dinas PU Tarukim Siak selama 13 tahun dan sukses menjalankan program tersebut.

Diketahui, pada 2018 lalu Irving sebagai kepala Dinas PU Tarukim berhasil merebut program bantuan Rusunawa di Kampung Pinangsebatang Timur, Kecamatan Tualang dan rumah khusus nelayan di Kampung Telukbathil, Kecamatan Sungaiapit dari APBN di Kementerian PUPR dengan cara jemput bola, dan Siak menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang menerima bantuan itu di Riau.

"Alhamdulillah upaya kita berbuah hasil, Siak yang dapat program rumah yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kala itu," ungkap Irving, Ahad (06/10/2024).

Kemudian, ada juga program bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) untuk warga berpenghasilan rendah yang ingin membangun atau merehabilitasi rumahnya. Setiap rumah dibantu senilai Rp15 juta serta tenaga pekerja secara swadaya untuk menghadirkan rumah layak huni. Alokasi dana itu juga berasal dari APBN di Kementerian PUPR.

"Program ini masih bergulir dari pemerintah pusat, artinya jika diselaraskan dengan program yang kita buat semua bisa terealisasi nantinya. Kita ingin membuat program yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat, ini juga menyangkut kebutuhan utama bagi masyarakat," katanya.

Apalagi, sambung Irving, selama ini Pemkab Siak belum terlihat memiliki program tersebut, masih mengandalkan lembaga Zakat (Baznas) yang memang sejatinya itu sudah menjadi program dari  lembaga itu.

"Kalau kita punya juga program tersebut artinya semua bisa dikolaborasikan, maka masyarakat terpenuhi kebutuhan papannya. Sejak turun ke kampung-kampung masih banyak ditemui warga yang belum memiliki rumah (menyewa), bahkan ada yang tinggal di rumah tak layak, kondisi ini membuat kita prihatin," ungkapnya.

Maka dari itu, jika diamanahkan menjadi Bupati Siak program tersebut akan berjalan semestinya, anggaran daerah lebih leluasa untuk diggunakan  terhadap pembangunan yang memang berdampak pada masyarakat.

Irving mengutarakan, APBD Siak selama ini tidak cukup untuk infrastruktur hingga kecamatan-kecamatan apalagi kampung.

APBD Siak selama ini 60 persen hanya untuk kegiatan operasional seperti gaji pegawai, mobil dinas dan acara-acara seromonial. Dari Rp2,8 sampai 3 Triliun, hanya Rp1 sampai Rp1,2 triliun untuk pembangunan, itupun harus dibagi 44 dinas dan kecamatan.

"Seperti di PU ada anggaran Rp400 miliar lalu dibagi pula bidang-bidangnya. Anggaplah bina marga dapat Rp200 miliar itu hanya cukup untuk 15 kilometer jalan di Kabupaten Siak, jadi satu kecamatan hanya 1 km, uangnya kemana? Habis untuk belanja operasional," ungkapnya.(***)