BENGKALIS – Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau menyoroti enam proyek pembuatan billboard yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis. Proyek tersebut tercatat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bengkalis sebagai kegiatan non-tender atau pengadaan langsung dalam APBD Perubahan 2025.

Masing-masing dari enam kegiatan itu memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) identik, yakni Rp159.890.409, dengan total anggaran hampir mencapai Rp1 miliar. Meski menyentuh angka miliaran, seluruh pengadaan tetap dilakukan melalui metode pengadaan langsung, bukan melalui tender terbuka.

Ketua KIB Riau, Hariyadi SE, mempertanyakan kebijakan Dishub Bengkalis mengalokasikan anggaran untuk billboard di tengah upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja.

"Kalau bicara urgensi, billboard bukan kebutuhan mendesak. Tidak berkaitan langsung dengan pelayanan pelabuhan atau transportasi. Aneh jika kegiatan seperti ini justru diutamakan dalam APBD Perubahan," kata Hariyadi kepada wartawan, Kamis, 6 November 2025.

Penelusuran KIB Riau di LPSE Bengkalis menunjukkan keenam proyek tersebut tersebar di beberapa UPT. Namun, jenis pekerjaan dan nilainya identik, hanya lokasi pengerjaannya yang berbeda. Tiga perusahaan tercatat sebagai pelaksana, masing-masing mendapat dua kegiatan: CV Sejahtera Abadi, CV Arthagraha Construction, dan CV Sugeta Putra Meranti.

Menurut Hariyadi, pola ini berpotensi mengarah pada praktik pemecahan paket (splitting tender) untuk menghindari mekanisme lelang terbuka. “Kalau enam kegiatan itu serupa, seharusnya dijadikan satu paket dan ditenderkan. Pemecahan seperti ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan transparansi pengadaan,” ujarnya.

Hariyadi mengingatkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas melarang pemecahan paket dengan tujuan menghindari tender.

Ia juga mencurigai adanya pola pembagian proyek yang sudah diatur sebelumnya. “Kalau sistemnya transparan, mustahil hasilnya terbagi rata begitu. Ini lebih mirip pembagian jatah proyek, bukan hasil persaingan harga,” kata dia.(Adi)