PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mengembangkan sistem terintegrasi untuk data kewilayahan. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

“Nantinya, sistem ini akan terintegrasi dengan semua OPD. Ini untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat tentunya,” kata Wakil Walikota Pekanbaru, H. Markarius Anwar, ST, M.Arch, usai membuka Rapat Koordinasi Data Kewilayahan Kota Pekanbaru, Selasa (25/11/2025), di aula Mal Pelayanan Publik (MPP).

Menurut Markarius, keberadaan data kewilayahan yang terintegrasi menjadi kunci penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota. “Dengan data yang lengkap, kita bisa merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD, camat, lurah, serta pejabat terkait lainnya. Diskusi fokus pada bagaimana data kewilayahan dapat diakses secara cepat dan akurat untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

Markarius menekankan bahwa sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi. “Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi wilayahnya, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” kata dia.

Selain itu, Pemko Pekanbaru berencana mengintegrasikan sistem ini dengan teknologi digital terkini. Langkah ini akan mempermudah pencatatan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Para peserta rapat juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi staf OPD agar sistem terintegrasi dapat berjalan optimal. “Tidak hanya teknologi, sumber daya manusia yang mumpuni menjadi penunjang utama kesuksesan sistem ini,” ujar Markarius.

Pemko Pekanbaru menargetkan sistem terintegrasi ini dapat mulai diterapkan secara bertahap pada awal 2026. Implementasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kota yang cerdas, responsif, dan berbasis data.(DI)