Produksi Minyak Bumi Siak Pusako Anjlok sejak 2024, DPRD Siak Audiensi ke SKK Migas

JAKARTA — Pimpinan DPRD Kabupaten Siak bersama Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Siak menggelar audiensi dengan SKK Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Gedung SKK Migas lantai 36, ruang Mercury Removal, Jakarta, pekan ini. Pertemuan itu membahas merosotnya produksi minyak PT Bumi Siak Pusako (BSP), BUMD milik Pemerintah Kabupaten Siak, yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Sejak 2024 hingga awal 2026, produksi minyak BSP tercatat turun signifikan dan berulang. Produksi yang semula relatif stabil, kini kerap anjlok. Salah satu pemicu utama adalah persoalan infrastruktur pipa, mulai dari kebocoran berulang, pembekuan minyak (congeal), korosi, hingga tekanan tinggi (high pressure) yang memaksa distribusi dilakukan melalui truk tangki dan kapal tongkang.

Masalah paling krusial terjadi pada pipa dari GS Zamrud ke GS Minas yang bocor sejak Maret 2024. Kebocoran itu membuat produksi minyak merosot tajam, dari sekitar 8.000 barel per hari menjadi hanya 2.000 barel per hari. Selain itu, pembekuan minyak di pipa tua akibat korosi berulang hingga 2025 disebut-sebut merugikan keuangan daerah hingga Rp 238 miliar sepanjang 2024.

Kebocoran pipa di sejumlah titik lain pada periode Januari–Maret 2025 memperparah situasi. Proses perbaikan yang memakan waktu berbulan-bulan menyebabkan penghentian produksi sementara. Akibatnya, pasokan minyak tidak stabil dan beban operasional meningkat drastis.

Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, mengatakan kondisi produksi yang tidak andal berpotensi menghilangkan ribuan barel minyak. Dampaknya bukan hanya pada lifting nasional, tetapi juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

“Biaya operasional melonjak luar biasa karena pengiriman harus menggunakan trucking dan barging. Di sisi lain, harga CPO juga sedang turun. Ini kombinasi yang berat bagi daerah,” ujar Indra dalam pertemuan tersebut.

Ia menilai, persoalan teknis diperparah oleh tata kelola manajemen dan kualitas sumber daya manusia yang belum profesional. Meski pemerintah daerah tengah melakukan pembenahan, evaluasi menyeluruh dinilai mendesak.

“Ini bisa menjadi momok buruk bagi daerah jika BSP tidak segera bangkit dengan mengevaluasi manajemen dan meningkatkan efisiensi operasional,” kata politisi muda dari Partai Golkar itu.

Indra menegaskan, perawatan pipa tua yang rawan bocor harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Sembari menunggu perbaikan infrastruktur permanen, pengangkutan manual melalui truk tangki dinilai sebagai langkah sementara untuk menjaga produksi tetap berjalan.(LI)

 

TERKAIT