BENGKALIS — Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menuntaskan rangkaian kegiatan reses di Kecamatan Bathin Solapan. Selama enam hari, 8–13 Februari 2026, ia menyambangi delapan titik untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kegiatan reses tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum dialog antara wakil rakyat dan warga. Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kendala pengurusan administrasi BPJS dan KTP, kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati di beberapa titik, peningkatan infrastruktur jalan, bantuan fasilitas rumah ibadah, hingga persoalan lapangan kerja dan kebutuhan sertifikasi keterampilan bagi generasi muda.

Di sela pertemuan, sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas realisasi usulan reses sebelumnya, antara lain bantuan untuk rumah ibadah dan pembangunan jalan lingkungan. Mereka berharap program serupa dapat terus berlanjut agar manfaatnya dirasakan lebih merata.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hendrik mengatakan reses merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk menyerap, mengawal, dan menganggarkan kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah. Ia memastikan seluruh masukan dari warga Bathin Solapan akan dibawa ke dalam pembahasan perencanaan pembangunan dan diupayakan masuk dalam prioritas Tahun Anggaran 2027.

Terkait kendala administrasi BPJS dan KTP, ia mendorong penyederhanaan prosedur layanan serta peningkatan koordinasi antarinstansi.

“Pelayanan publik harus semakin mudah dan cepat agar masyarakat tidak mengalami kesulitan berulang,” ujarnya.

Untuk persoalan PJU, Hendrik meminta dilakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lampu jalan yang tidak berfungsi sebagai dasar pengusulan program perbaikan dan pemeliharaan. Sementara itu, terkait infrastruktur jalan dan fasilitas rumah ibadah, ia menyatakan komitmennya mengawal usulan tersebut melalui mekanisme penganggaran yang berlaku.

Di sektor ketenagakerjaan, Hendrik menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi keterampilan bagi tenaga kerja lokal. Menurut dia, peningkatan kompetensi menjadi kunci agar generasi muda memiliki daya saing di dunia kerja.

“Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen mempermudah urusan masyarakat. Kita juga perlu mendorong pelatihan bagi pencari kerja agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh hasil serapan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan kajian dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. Hendrik juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif mengawal program pembangunan demi peningkatan kesejahteraan bersama.(Adi)