PEKANBARU– Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka kesiapan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 guna menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini.

Rakor yang berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (9/3/2026), dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat utama Polda Riau, para kapolres jajaran, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait di Provinsi Riau.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi antarinstansi untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Menurutnya, kondisi geopolitik dunia saat ini sedang bergejolak, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga perang Rusia-Ukraina. Situasi tersebut berdampak terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi yang turut memengaruhi perekonomian nasional.

“Dalam situasi global yang tidak menentu ini, kita harus bersatu padu dan bergotong-royong. Operasi Ketupat bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana pelayanan kepada masyarakat yang harus kita kuatkan dengan kolaborasi,” ujar Herry.

Ia menjelaskan, dampak paling terasa dari situasi global tersebut adalah sektor ekonomi. Oleh karena itu, Kapolda menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengawasi pendistribusian bahan pokok guna mencegah aksi panic buying maupun penimbunan menjelang hari raya.

Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas sektoral guna memastikan program pemerintah berjalan dengan baik serta mendukung kelancaran arus mudik.

“Kita perlu mengedepankan kolaborasi dan kerja sama agar berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat selama momen Lebaran 2026,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melaporkan tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai 66,5 persen dari total panjang 2.897,4 kilometer. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di enam wilayah juga telah disiagakan dengan dukungan alat berat untuk mengantisipasi kerusakan jalan di jalur mudik.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) memprediksi arus mudik tahun ini terbagi dalam dua fase, dengan puncak pertama diperkirakan terjadi pada 17–18 Maret 2026. Penggunaan kendaraan pribadi diprediksi masih mendominasi hingga 65 persen.

Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, pemerintah akan memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih mulai 13 hingga 29 Maret 2026.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena Provinsi Riau diperkirakan memasuki musim kemarau lebih awal.

Kabut asap akibat kebakaran lahan di sejumlah titik rawan, seperti Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis, menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu jarak pandang di jalur mudik.

Dari sektor energi, PT Pertamina memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman dengan menetapkan masa siaga mulai 9 Maret hingga 1 April 2026. Pertamina juga memprediksi kenaikan konsumsi Pertalite sebesar 9,01 persen dan Solar sekitar 8 persen selama periode tersebut.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau bersama Perum Bulog terus memantau kondisi inflasi yang saat ini berada di angka 5,30 persen. Upaya stabilisasi dilakukan melalui operasi pasar murah serta pengawasan distribusi Minyakita sebanyak 400 ton guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Polda Riau mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian agar segera menghubungi layanan Call Center Polri di nomor 110 untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat.(DI)