LKPJ 2025 Disampaikan, Bupati Asmar: Kemiskinan di Meranti Turun

MERANTI — Bupati Asmar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (26/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers. Dalam kesempatan itu, juga diumumkan perubahan susunan keanggotaan Fraksi PAN.

Asmar menegaskan, LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sekaligus sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran.

“LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, laporan tersebut disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan regulasi terkait lainnya, yang memuat gambaran umum daerah hingga capaian kinerja pembangunan.

Dalam paparannya, Asmar menyebut sejumlah indikator makro Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 70,02 dari sebelumnya 69,64 pada 2024.

Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 20,51 persen. Tingkat pengangguran juga menurun menjadi 4,51 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 4,85 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Meranti juga mengalami peningkatan menjadi 3,62 persen pada tahun 2025 dibandingkan 3,33 persen pada tahun sebelumnya,” katanya.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2025 mencapai 212.416 jiwa, meningkat dari 209.580 jiwa pada 2021, dengan rata-rata pertumbuhan 0,34 persen per tahun.

Kecamatan Tebingtinggi menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, sementara pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Tebingtinggi Timur.

Sementara itu, jumlah aparatur sipil negara (ASN) tercatat sebanyak 3.998 orang, terdiri dari 2.659 pegawai negeri sipil (PNS) dan 1.339 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pada sektor keuangan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari Rp991 miliar atau 81,51 persen dari target Rp1,2 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sekitar Rp111 miliar atau 42,17 persen dari target, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp824,71 miliar atau 93,35 persen dari target.

“Untuk belanja daerah, realisasinya mencapai sekitar Rp991 miliar atau 81,33 persen dari target yang telah ditetapkan,” ujar Asmar.

Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer. Adapun sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,66 miliar.

Selain capaian ekonomi dan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga meraih sejumlah penghargaan sepanjang 2025, di antaranya Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 serta apresiasi di bidang pendidikan melalui penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Asmar menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai kendala yang dihadapi selama 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.

“Berbagai kendala yang dihadapi selama tahun 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang,” ujarnya.(RS)

 

TERKAIT