MERANTI — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan jawaban kepala daerah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (31/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, didampingi Wakil Ketua Antoni Sidharta, serta dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam penyampaiannya, Muzamil menjelaskan realisasi Pajak Daerah mencapai 59,89 persen. Capaian itu dipengaruhi sejumlah faktor teknis di lapangan, termasuk penyesuaian target pada sektor tertentu agar lebih selaras dengan kondisi riil.

Sementara itu, realisasi Retribusi Daerah tercatat sebesar 95,59 persen. Angka tersebut menunjukkan kinerja yang dinilai cukup baik dan stabil. Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi mencapai 9,05 persen, seiring masih berprosesnya sejumlah potensi penerimaan yang ditargetkan.

Adapun pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, realisasi mencapai 52,61 persen. Pemerintah daerah, kata Muzamil, akan terus mengoptimalkan potensi tersebut melalui penguatan pengelolaan dan peningkatan kinerja sektor terkait.

Menanggapi pandangan fraksi terkait pajak daerah, ia menegaskan tidak terdapat kebijakan kenaikan pajak daerah. Ia juga meluruskan bahwa isu mengenai bea masuk pelabuhan merupakan kewenangan di luar pajak daerah.

Terkait capaian PAD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadikannya sebagai perhatian penting. Upaya perbaikan terus dilakukan, terutama dalam perencanaan yang lebih realistis dan terukur.

Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemberdayaan tenaga kerja, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi fokus melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai indikator makro pembangunan, Muzamil menjelaskan bahwa data seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi bersumber dari Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi yang berwenang secara nasional.

Menutup penyampaiannya, Muzamil mengapresiasi seluruh pandangan dan masukan dari fraksi DPRD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembahasan lanjutan.

“Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk berperan aktif dalam pembahasan bersama Panitia Khusus. Sinergi yang baik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(RS)