PEKANBARU — Kepolisian Daerah Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026). Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, para kepala daerah se-Provinsi Riau, jajaran TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pelaku usaha, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Herry Heryawan membuka rapat dengan menegaskan bahwa ancaman karhutla pada 2026 harus dihadapi secara serius, terukur, dan kolaboratif sejak dini.

“Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani setelah kejadian. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan dari sekarang, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi,” ujar Herry.

Ia menyebutkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan bersama, di antaranya penyiapan embung air, penguatan sekat kanal, pembangunan menara pantau, serta penerapan pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Dalam forum tersebut, pelaku usaha termasuk perusahaan pemegang konsesi juga menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pencegahan karhutla secara menyeluruh.

Menurut Herry, pencegahan menjadi kunci utama dalam penanggulangan karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan edukasi, literasi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Membuka lahan dengan membakar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan masa depan daerah,” katanya.

Kapolda juga meminta jajaran kepolisian di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sumber air cadangan, peralatan pemadam, kesiapan personel, serta optimalisasi patroli terpadu berbasis teknologi.

Selain itu, Polda Riau terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BNPB terkait langkah mitigasi lanjutan, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan apabila diperlukan.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Provinsi Riau memiliki sekitar 5,3 juta hektare lahan gambut, terbesar di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau panjang dan peningkatan suhu akibat El Nino.

Secara nasional, sekitar 53.000 hektare kawasan terdampak karhutla pada 2026, dengan wilayah terdampak terbesar berada di Kalimantan Barat dan Riau.

Atas kondisi tersebut, penguatan kolaborasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Posko penanggulangan yang telah tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan diperkuat hingga tingkat provinsi dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Kapolda juga mengapresiasi peran TNI, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat peduli api yang selama ini terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Ia menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada masyarakat.

“Hasil kerja kolaboratif ini harus dirasakan masyarakat. Kita harus menyamakan visi dan bergerak bersama menjaga lingkungan agar tetap lestari,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Polda Riau bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi, respons cepat, dan langkah nyata dalam menghadapi ancaman karhutla sepanjang 2026, guna melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Riau.(DI)