SIAK — Komandan Kodim (Dandim) 0322/Siak Letkol Czi Andy Kurniawan menghadiri rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Siak yang membahas kekosongan bahan bakar minyak (BBM) serta implementasi sistem X.Star 100 persen. Rapat digelar Selasa, 5 Mei 2026, pukul 14.00 WIB di Zamrud Room, Kompleks Perumahan Abdi Praja, Siak.

Rapat dipimpin Bupati Siak Afni Zulkifli dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran organisasi perangkat daerah. Agenda utama membahas kendala distribusi BBM subsidi sejak penerapan sistem X.Star pada April 2026.

Dalam forum tersebut, Dandim 0322/Siak menegaskan kesiapan TNI untuk mendukung stabilitas wilayah di tengah persoalan distribusi energi. Ia menilai kebijakan digitalisasi penyaluran BBM melalui barcode memiliki tujuan yang tepat, yakni memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, menurut dia, implementasi di lapangan perlu disertai kesiapan infrastruktur.

“Kodim siap bersinergi mengawal kebijakan ini agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Percepatan solusi distribusi harus berbasis data, terutama untuk wilayah yang jauh dari SPBU,” kata Andy dalam rapat.

Pemerintah Kabupaten Siak memaparkan sejumlah persoalan utama. Sedikitnya 50 kampung dan kelurahan belum terjangkau lembaga penyalur resmi. Sebagian wilayah bahkan berjarak hingga 80 kilometer dari SPBU terdekat. Di sisi lain, pengecer tidak lagi diperbolehkan menyalurkan BBM subsidi, sehingga akses masyarakat menjadi terbatas.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Selain itu, muncul risiko distribusi tidak resmi akibat kesenjangan pasokan.

Forkopimda menyepakati beberapa langkah strategis. Di antaranya pengusulan sub penyalur BBM sesuai regulasi BPH Migas, inventarisasi wilayah yang belum terlayani, serta koordinasi dengan pemerintah pusat untuk evaluasi waktu implementasi penuh sistem X.Star.

Dandim menekankan pentingnya pemetaan distribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia menyebut data wilayah yang belum terjangkau harus segera ditindaklanjuti agar solusi tidak bersifat sementara.

Rapat yang berlangsung hingga pukul 16.10 WIB itu berjalan kondusif. Seluruh pihak sepakat bahwa kebijakan penataan distribusi BBM perlu diiringi langkah adaptif di daerah guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.(LI)