INHU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Inhu berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Inhu dalam menjaga pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raihan ini juga semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pembangunan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026). Dokumen hasil pemeriksaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si.

LHP diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau yang diwakili Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., AK., CSFA., CertDA., GRCE., CFrA., CIISA., ERMCP., CFE. Penyerahan tersebut menjadi simbol keberhasilan daerah dalam mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam menyampaikan apresiasi atas konsistensi yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Inhu. Menurutnya, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Ia berharap prestasi tersebut tidak hanya menjadi capaian rutin setiap tahun, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas keuangan, katanya, harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang kembali diraih pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa opini WTP ke-10 ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Bupati Ade Agus, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh unsur pemerintahan, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga lembaga legislatif yang bersama-sama mengawal tata kelola anggaran daerah. Komitmen kolektif tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar pembangunan daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Keberhasilan mempertahankan predikat WTP selama satu dekade juga menunjukkan kesiapan Kabupaten Inhu dalam menghadapi tuntutan era keterbukaan informasi. Pengelolaan anggaran yang sehat dan terukur menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program pembangunan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Inhu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah optimistis mampu memperkuat pembangunan daerah serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan berdaya guna.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Ade Agus Hartanto turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., Ketua DPRD Inhu, Sabtu P. Sinurat, Kepala BPKAD Inhu, Ria Herlina, S.E., M.Ak., M.H., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.(Adv)