BENGKALIS – DPRD Kabupaten Bengkalis menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga guna memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bagi Kabupaten Bengkalis. Langkah ini ditempuh sebagai upaya mengatasi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama di Pulau Bengkalis.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, mengatakan rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari konsultasi yang sebelumnya dilakukan Komisi III DPRD bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau.

Menurut Hendrik, hasil konsultasi menyimpulkan bahwa kewenangan penambahan kuota maupun pengaturan penyaluran BBM berada di BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga. Karena itu, DPRD memilih berkoordinasi langsung dengan kedua lembaga tersebut.

"Beberapa waktu lalu kami bersama Komisi III sudah berkonsultasi ke ESDM Provinsi Riau dan Disperindag Provinsi. Minggu ini, mudah-mudahan kami bisa bertemu langsung dengan BPH Migas untuk membahas penyaluran BBM di Pulau Bengkalis sekaligus memperjuangkan penambahan kuota harian," kata Hendrik, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, alokasi BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini sekitar 80 ribu kiloliter per tahun. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring bertambahnya mobilitas kendaraan, terutama di Kecamatan Mandau dan Pinggir.

Menurut Hendrik, kebutuhan BBM Kabupaten Bengkalis sudah selayaknya disesuaikan dengan daerah yang memiliki karakteristik serupa, seperti Kabupaten Rokan Hilir, yang memperoleh alokasi sekitar 120 ribu kiloliter per tahun.

"Artinya, kita mengusulkan penambahan kuota sekitar 40 ribu kiloliter lagi. Dengan tambahan tersebut, kami berharap persoalan kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU dapat diatasi," ujarnya.

Hendrik menegaskan, ketersediaan BBM menjadi kebutuhan mendesak karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat dan kelancaran roda perekonomian daerah.

"Kami ingin ada solusi nyata agar distribusi BBM kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar," katanya.

Sementara itu, warga Kota Bengkalis, Martini, mengapresiasi langkah DPRD yang berupaya memperjuangkan penambahan kuota BBM. Menurut dia, kebutuhan masyarakat terus meningkat, sedangkan jumlah SPBU di Pulau Bengkalis masih terbatas.

"Di Pulau Bengkalis hanya ada tiga SPBU yang melayani masyarakat. Mudah-mudahan kuota BBM segera ditambah sehingga antrean panjang yang selama ini terjadi dapat berkurang, bahkan tidak ada lagi," ujar Martini.

DPRD Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga menghasilkan keputusan yang dapat mempercepat realisasi penambahan kuota BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekaligus menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis.(AC)