SIAK — Investasi senilai sekitar Rp1,6 triliun akan masuk ke Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak, Riau. Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan investasi itu menyerap sedikitnya 700 tenaga kerja dalam dua tahun ke depan.

Bupati Siak Afni Zulkifli meminta perusahaan yang berinvestasi memprioritaskan masyarakat lokal, terutama generasi muda. Menurut dia, investasi harus memberi manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan aktivitas ekonomi baru.

"Insya Allah dua tahun dari sekarang tidak kurang dari 700 tenaga kerja akan terserap di satu perusahaan ini saja. Kami tekankan, tolong prioritaskan anak-anak muda Siak," kata Afni saat penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Siak di Kampung Langkai, Rabu malam, 7 Oktober 2026.

Afni mengatakan pemerintah daerah tidak ingin investasi berhenti pada seremoni peresmian. Pemerintah, kata dia, akan memastikan perusahaan menyelesaikan berbagai persyaratan sebelum kegiatan industri dimulai.

"Saya tidak mau investasi ini hanya gunting pita saja. Saya baru mau meresmikan kalau mereka betul-betul sudah membersihkan lahan, meletakkan duitnya, menyelesaikan izin, membuat master plan dan sudah siap merekrut muda-muda Siak," ujarnya.

Menurut Afni, investasi di KITB juga diharapkan menimbulkan efek ekonomi yang lebih luas. Selain membuka lapangan kerja secara langsung, kegiatan industri diproyeksikan mendorong pertumbuhan usaha perdagangan, jasa, dan sektor pendukung di sekitar kawasan.

Pengembangan KITB menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Siak menghadapi tantangan fiskal daerah, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Siak, kata Afni, perlu menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terus bergantung pada sektor minyak dan gas.

"Minyak kita suatu hari akan habis. Kita harus menyiapkan pintu-pintu ekonomi yang lain," kata dia.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong KITB menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri. Investasi yang masuk diharapkan memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemkab Siak juga membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Lembaga Adat Melayu. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi lembaga adat agar pelestarian adat dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Afni berharap DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya bersama-sama menjaga iklim investasi di Siak. Menurut dia, keberhasilan investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.

Dengan investasi Rp1,6 triliun tersebut, Pemkab Siak menargetkan KITB menjadi salah satu penggerak ekonomi baru. Indikator keberhasilannya mencakup penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, dan meluasnya manfaat investasi bagi warga Siak.(LI)