Gebrakan Satgas PKH! Izin PT RAPP 338.536 Hektare Dicabut, Aset PT GSL Dikuasai Negara

RIAU – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare. Pemerintah juga mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Provinsi Riau, Jumat, 20 November 2026.

Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan itu diambil setelah Satgas PKH menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan tersebut.

Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan. Kawasan itu kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan juga tetap memiliki kewajiban memulihkan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

PT RAPP merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang berkantor pusat di Singapura.

Selain PT RAPP, Satgas PKH menertibkan PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Penertiban dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah tandan buah segar yang berasal dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.

Berdasarkan temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL.

Dalam kegiatan penertiban tersebut, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Inspektur Kodam (Irdam) XIX/Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Totok Sutriono. Ia hadir bersama Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kepolisian Daerah Riau, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Sejumlah pejabat yang turut hadir antara lain Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Pertahanan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu.

Hadir pula Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Belinda Arunarwati, Deputi Investigasi BPKP, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani.

Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono mengatakan TNI Angkatan Darat mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara," kata Totok.

Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan aset negara dan memulihkan fungsi ekologis kawasan hutan. Langkah ini juga ditujukan untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo serta habitat gajah Sumatera.(DI)

 

TERKAIT