SIAK-  Bupati Siak, Afni Z, mendengarkan langsung curahan hati ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum R2 dan R3 Honorer Data Base Tahap I Kabupaten Siak. Pertemuan itu berlangsung di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Abdi Praja, Rabu (2/7/2025), dengan agenda membahas kejelasan status 1.903 honorer yang belum terangkat menjadi PPPK.

Dalam forum terbuka tersebut, para honorer menyuarakan harapan agar pemerintah daerah memperjuangkan nasib mereka yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan kepastian status.

“Dari 1.903 honorer, saat ini tersisa 1.893 orang karena ada pengurangan 10 orang. Mereka ini adalah tenaga honorer yang telah terdata di database BKN, namun belum memperoleh formasi PPPK,” ujar Juru Bicara Forum R2 dan R3, Ecy Novemirata.

Ecy menjelaskan, pada seleksi PPPK sebelumnya, Pemkab Siak hanya mengusulkan 969 formasi, jauh dari jumlah honorer yang ada. Rinciannya, 616 formasi teknis dilamar oleh 2.339 orang, 100 formasi fungsional guru dengan 213 pelamar, dan 253 formasi fungsional kesehatan dengan 11 pelamar.

“Sebagian besar dari kami sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun. Kami berharap diberi kejelasan status agar bisa diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu,” harap Ecy.

Tak hanya masa kerja yang panjang, sejumlah honorer juga telah memasuki usia lanjut. “Ada 80 honorer yang berusia di atas 50 tahun, bahkan yang tertua sudah 58 tahun,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Siak, Afni Z, menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi keterbatasan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa APBD Siak 2025 yang semula diasumsikan sebesar Rp3,1 triliun, setelah koreksi hanya berada di angka Rp2 triliun hingga Rp2,1 triliun. Selain itu, pemerintah juga dibebani utang sebesar Rp327 miliar.

“Oleh karena itu, kami mohon maaf, untuk saat ini belum bisa memberikan kejelasan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan,” jelas Afni di hadapan para honorer.

Afni juga menyinggung adanya aturan dari pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari total APBD.

Meski demikian, Afni berkomitmen akan tetap memperjuangkan nasib para honorer R2 dan R3. “Kami akan berkonsultasi ke BKN dan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi dan skema terbaik. Saya juga minta ada perwakilan Forum yang ikut saat saya konsultasi nanti,” tegasnya.

Ia menutup pertemuan dengan pesan penuh harapan. “Mari kita berjuang bersama. Semuanya butuh waktu, tapi kami tidak akan tinggal diam. Saya mengerti betul apa yang dirasakan kawan-kawan semua,” pungkas Bupati Siak.(AF)