INHU –Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si menerima audiensi dari perwakilan Aliansi Honorer Non-Database di Ruang Rapat Narasinga, Selasa (9/9), menyikapi aksi unjuk rasa tenaga honorer yang sebelumnya digelar di depan Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, perwakilan aliansi menyuarakan keresahan mereka terkait kejelasan status kerja, termasuk harapan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu atau mendapatkan perpanjangan kontrak.

Menanggapi hal itu, Bupati Ade menegaskan bahwa pemerintah daerah bersikap terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik, namun ia mengingatkan bahwa kewenangan final berada di tangan Pemerintah Pusat.

“Semua tuntutan nantinya akan bermuara ke Pemerintah Pusat, daerah hanya menunggu arahan kebijakan,” ujar Bupati Ade di hadapan para peserta audiensi.

Ia juga mengimbau para tenaga honorer agar tetap bersabar serta terus menunjukkan kinerja yang disiplin dan bertanggung jawab.

“Saya minta teman-teman honorer tetap semangat, jangan kendur. Disiplin kerja itu penting, karena itu akan menjadi salah satu pertimbangan utama ke depan,” tambahnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Inhu Dra. Hj. Erlina Wahyuningsih, M.IP, Plt Kepala BKP2D Inhu Rina Julianti, serta sejumlah staf dari berbagai OPD.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Ade menginstruksikan BKP2D untuk segera menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah guna melakukan pendataan ulang terhadap tenaga honorer non-database di seluruh wilayah Kabupaten Inhu.(DS)