PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk mencegah lonjakan inflasi menjelang bulan Ramadan 2026. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning pada Selasa (13/1), pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap dinamika harga di pasar. Sebagai bagian dari antisipasi, langkah-langkah pencegahan diambil lebih awal untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, perhatian terhadap harga-harga komoditas strategis, khususnya bahan pokok, harus lebih ditingkatkan agar tidak ada kejutan harga yang merugikan masyarakat.

“Jangan menunggu harga naik baru bertindak. Langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal agar gejolak harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Syahrial. Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang kuat antarinstansi serta antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha menjadi kunci untuk memastikan pasokan tetap terjaga.

Dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan pokok menjelang Ramadan, Syahrial mengingatkan agar pemerintah daerah mempersiapkan segala sesuatunya sejak dini. Ketersediaan barang serta distribusinya harus dipastikan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi tanpa mengganggu kestabilan harga.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi, memaparkan kondisi inflasi di Riau yang masih terkendali, meski ada sejumlah komoditas pangan yang berpotensi mengalami lonjakan harga. Asep juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terkait komoditas yang permintaannya meningkat selama bulan Ramadan, seperti bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari.

“Data kami menunjukkan inflasi relatif stabil, namun ada beberapa komoditas pangan yang perlu perhatian lebih, terutama menjelang Ramadan,” kata Asep. Ia juga memastikan BPS akan terus mendukung pengendalian inflasi dengan menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan di daerah.

Pemerintah Provinsi Riau pun mendorong agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih aktif dalam melakukan pemantauan secara berkala. “TPID harus mengedepankan evaluasi lapangan, bukan sekadar bergantung pada data. Tindakan nyata di lapangan yang diperlukan untuk menghindari lonjakan harga,” tegas Syahrial.

Langkah-langkah koordinasi antar daerah, menurut Syahrial, akan sangat menentukan keberhasilan pengendalian inflasi. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk segera mengambil langkah preventif terhadap potensi masalah yang muncul, mengingat tekanan harga bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang sangat rentan.

Dengan adanya kolaborasi dan kesiapan pemerintah daerah serta pelaku usaha, diharapkan situasi inflasi di Riau tetap terkendali dan masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan tanpa terbebani dengan harga yang melonjak tajam.(dilansir dari MDC)