DUMAI— Mengembangkan usaha bagi Yusnidar, 53 tahun, bukan sekadar menghasilkan produk. Ketua Kelompok UMKM PKK Buluh Kasap itu ingin produk olahan yang dikembangkan kelompoknya memenuhi standar, dikenal lebih luas, dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Bersama lima anggota kelompoknya, Yusnidar mengembangkan sejumlah produk olahan berbasis sagu, termasuk mi sagu yang mempertahankan cita rasa khas Selatpanjang.

Namun, pengembangan usaha masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya pemahaman mengenai keamanan pangan, pemenuhan legalitas usaha, serta perluasan akses pasar.

“Keinginan kami tentu produk ini bisa dikenal lebih luas dan masuk ke pasar yang lebih besar. Namun, kami masih menghadapi keterbatasan pengetahuan mengenai food safety, legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SPP-IRT, hingga sertifikasi halal,” ujar Yusnidar.

Tantangan pemasaran juga dirasakan Syamairawati, 45 tahun, Ketua Kelompok UMKM Jacoline Berseri. Kelompok tersebut telah mengembangkan berbagai produk olahan, tetapi pemasarannya masih banyak mengandalkan cara konvensional, seperti menitipkan produk di rumah oleh-oleh, pedagang bakso, dan penjual mi ayam.

“Kami percaya produk yang kami hasilkan memiliki kualitas dan mampu bersaing. Tantangannya adalah bagaimana memperkenalkan produk tersebut kepada pasar yang lebih luas. Kami masih membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengoptimalkan pemasaran melalui media digital,” kata Syamairawati.

Melihat potensi dan tantangan tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui program Community Involvement and Development (CID) mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Program tersebut mencakup penguatan mutu produk, keamanan pangan, serta perluasan akses pasar.

Bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dumai, PHR menggelar pelatihan keamanan pangan dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada 29 Juli 2026.

Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai proses produksi pangan yang aman dan sesuai standar. Dengan pemahaman tersebut, kualitas produk diharapkan dapat terjaga secara konsisten.

Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui pelatihan digital marketing. Pelaku UMKM dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi, membangun branding, dan memperluas jangkauan konsumen.

Selain pelatihan, PHR memberikan dukungan sarana dan prasarana produksi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Dukungan tersebut diberikan kepada Kelompok UMKM PKK Buluh Kasap dan Kelompok UMKM Jacoline Berseri untuk membantu meningkatkan kapasitas serta efektivitas proses produksi.

Pendekatan tersebut mencakup sejumlah aspek pengembangan usaha, mulai dari produksi, standar mutu, keamanan pangan, legalitas, pemasaran, hingga peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

Bagi Yusnidar dan Syamairawati, peningkatan kapasitas tersebut membuka peluang untuk membawa produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas.

“Harapan kami, setelah mengikuti pelatihan ini, kami tidak hanya bisa menghasilkan produk yang enak, tetapi juga aman, memiliki legalitas, dan semakin dikenal masyarakat. Semoga ke depan produk kami bisa dipasarkan lebih luas,” ujar Yusnidar.

PHR menyatakan terus mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui pengembangan kapasitas dan penguatan potensi ekonomi lokal.

Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian pelaku UMKM, memperkuat daya saing produk lokal, dan mendorong manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung pengembangan UMKM agar tidak berhenti pada peningkatan kemampuan produksi, tetapi juga berkembang melalui penguatan mutu, legalitas, pemasaran, dan kapasitas usaha.(DI