BENGKALIS – Hampir dua tahun berlalu sejak Ombudsman RI Perwakilan Riau merekomendasikan agar pengelolaan penyeberangan RoRo Bengkalis dialihkan dari UPT ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun hingga kini, rekomendasi itu tak kunjung dijalankan.

Alih-alih berbenah, pelayanan publik di pintu utama menuju Pulau Bengkalis dinilai stagnan. Ombudsman menilai, pemerintah daerah seakan menutup mata terhadap perbaikan tata kelola yang sudah lama diingatkan.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, mengatakan saran dan kajian teknis telah disampaikan sejak 2023. Namun Dinas Perhubungan Bengkalis belum menunjukkan langkah konkret untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

“Kami sudah sampaikan dari tahun lalu, bahkan sudah dilakukan observasi. Tapi transformasi ke BLUD belum juga dilakukan. Ini penting, karena menyangkut profesionalitas dan kecepatan pelayanan publik,” ujar Bambang kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

Menurut Bambang, penerapan sistem BLUD bukan hal baru. Model ini sudah diterapkan di rumah sakit daerah, puskesmas, bahkan sekolah-sekolah di Riau.

“Kalau rumah sakit dan sekolah saja bisa, mengapa RoRo tidak? Dengan BLUD, pengelolaan keuangan dan operasional bisa lebih fleksibel, jadwal kapal lebih pasti, dan pelayanan lebih profesional,” jelasnya.

Namun hingga kini, Dinas Perhubungan Bengkalis belum mampu memberikan kepastian. Ombudsman menilai, Dishub juga tidak memiliki jaminan ketersediaan minimal tiga kapal sebagai standar layanan dasar.

“Kita belum mendapatkan jaminan BLUD dan kepastian layanan minimal tiga kapal. Ini sudah berulang-ulang dan tidak membaik,” tegas Bambang.

Ombudsman berencana melaporkan hasil observasi ini langsung kepada Sekretaris Daerah Bengkalis, sekaligus merekomendasikan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan dan jajarannya.

“Pemda harus mengevaluasi tata kelola, SDM, termasuk kepala OPD. Kalau rekomendasi publik terus diabaikan, bagaimana pelayanan mau maju?” katanya.

Bambang menegaskan, pelayanan RoRo adalah wajah pelayanan publik Bengkalis. Jika dibiarkan carut-marut, citra pelayanan daerah ikut tercoreng.

“Penyeberangan itu pintu utama. Kalau pintu sudah rusak, bagaimana tamunya mau percaya? Ini bukan sekadar soal kapal, tapi soal komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik,” pungkasnya.(Adi)