JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menahan diri mengungkap detail perkara dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid, setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025). OTT ini kembali mencuatkan isu korupsi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu berkaitan dengan praktik pemerasan dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau. Kendati demikian, ia belum bersedia membeberkan proyek-proyek yang terlibat dalam kasus ini.

“Saat ini kami belum berbicara soal proyek-proyeknya, namun yang pasti dugaan tindak pidana korupsi ini terkait dengan penganggaran di Dinas PUPR,” ujar Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025) malam.

Budi menambahkan, KPK telah menggelar ekspose perkara bersama pimpinan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, ia belum memastikan apakah Gubernur Abdul Wahid termasuk di antaranya. “Kami tadi sudah melakukan ekspose di level pimpinan dan sudah menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tapi jumlah dan nama-namanya baru akan kami sampaikan besok dalam konferensi pers,” katanya.

Dalam OTT tersebut, setidaknya 10 orang tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK. Mereka terdiri atas Gubernur Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau, Sekretaris Dinas PUPR, lima Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan dua pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Gubernur.

KPK berencana mengumumkan secara resmi penetapan tersangka dan uraian perkara dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Rabu (5/11/2025). Publik menanti apakah Abdul Wahid, yang sempat dipanggil ke Jakarta usai OTT, akan ditetapkan sebagai tersangka, menjadi babak baru dalam penegakan hukum di Riau.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, terutama dalam sektor infrastruktur yang kerap menjadi perhatian penyidik KPK. Sementara itu, masyarakat Riau menunggu transparansi dan sikap tegas lembaga antikorupsi dalam mengusut tuntas skandal ini.(Adi)