BENGKALIS – DPRD Kabupaten Bengkalis mengambil langkah proaktif untuk mengatasi antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Pulau Bengkalis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga guna memperjuangkan penambahan kuota BBM bagi Kabupaten Bengkalis.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari konsultasi yang sebelumnya dilakukan bersama Komisi III DPRD ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau.

Menurut Hendrik, dari hasil konsultasi tersebut diperoleh informasi bahwa kewenangan terkait penyaluran dan penambahan kuota BBM berada di BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga. Karena itu, DPRD akan berkoordinasi langsung dengan kedua lembaga tersebut.

"Beberapa waktu lalu kami bersama Komisi III sudah berkonsultasi ke ESDM Provinsi Riau dan Disperindag Provinsi. Minggu ini, mudah-mudahan kami bisa bertemu langsung dengan BPH Migas untuk membahas penyaluran BBM di Pulau Bengkalis sekaligus memperjuangkan penambahan kuota harian," ujar Hendrik, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, alokasi BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini berkisar 80.000 liter per hari. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring bertambahnya mobilitas kendaraan, terutama di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

DPRD, lanjut Hendrik, mengusulkan penambahan kuota sekitar 40.000 liter per hari sehingga total alokasi BBM untuk Kabupaten Bengkalis dapat mencapai sekitar 120.000 liter per hari. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Artinya, kita mengusulkan penambahan kuota sekitar 40.000 liter per hari. Dengan tambahan itu, kami berharap persoalan kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU dapat teratasi," katanya.

Hendrik menegaskan, ketersediaan BBM yang memadai merupakan kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran roda perekonomian daerah.

"Kami ingin ada solusi nyata agar distribusi BBM kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar," ujarnya.

Sementara itu, seorang warga Kota Bengkalis, Martini, mengapresiasi langkah DPRD yang berupaya memperjuangkan penambahan kuota BBM. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terus meningkat, sedangkan jumlah SPBU di Pulau Bengkalis masih terbatas.

"Kami sangat mengapresiasi langkah DPRD. Di Pulau Bengkalis hanya ada tiga SPBU yang melayani masyarakat. Mudah-mudahan kuota BBM segera ditambah sehingga antrean panjang yang selama ini terjadi bisa berkurang bahkan tidak ada lagi," katanya.

DPRD Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga dapat menghasilkan solusi yang mendukung kelancaran distribusi BBM di daerah. Penambahan kuota diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menunjang aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis.(AC)