ROHIL - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) pada hari ini, Jumat (11/2), berlangsung dengan agenda penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil untuk Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Rohil, Imam Suroso, ini diselenggarakan di Gedung DPRD Rohil dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Ketua I Maston, Wakil Ketua III Basiran Nur Effendi, serta Wakil Bupati Rohil, H. Sulaiman.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta seluruh anggota DPRD Rohil, yang berjumlah 24 orang. Dalam rapat yang berjalan khidmat tersebut, empat Ranperda yang diajukan Pemkab Rohil mendapat perhatian serius dari seluruh peserta rapat.

Adapun keempat Ranperda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah: pertama, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045; kedua, Ranperda tentang penambahan penyertaan modal pada PT BPR Rokan Hilir Perseroda; ketiga, Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan keempat, Ranperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

Keempat Ranperda ini, menurut para pemimpin rapat, dirancang untuk memperkuat aspek-aspek pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Rohil dalam jangka panjang.

Wakil Bupati Rohil, H. Sulaiman, dalam kesempatan itu memberikan penjelasan terkait tujuan dan harapan dari pengajuan Ranperda tersebut.

"Adapun Ranperda yang kami ajukan adalah terkait pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tentunya bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Rohil," jelas H. Sulaiman.

Ia menambahkan bahwa RPJPD akan menjadi landasan strategis untuk memandu arah pembangunan daerah, sementara Ranperda lainnya seperti yang berkaitan dengan ketertiban umum dan cadangan pangan juga sangat penting untuk mendukung ketahanan sosial dan ekonomi daerah.

Menurutnya, dengan adanya tambahan penyertaan modal pada PT BPR Rokan Hilir Perseroda, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di tahun-tahun mendatang.

Begitu juga dengan Ranperda mengenai ketertiban umum yang bertujuan untuk menjaga ketenteraman di tengah masyarakat, serta Ranperda tentang cadangan pangan yang akan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau krisis.

Para anggota DPRD yang hadir juga memberikan tanggapan positif terhadap usulan tersebut, meskipun ada beberapa yang meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai dampak ekonomi jangka panjang dari pengajuan Ranperda tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah.

"Kami akan mencermati setiap detailnya, terutama mengenai skema pembiayaannya dan bagaimana pengawasan terhadap perusahaan daerah ini dilakukan, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah," ujar salah satu anggota DPRD.

Rapat tersebut berjalan dengan lancar dan diharapkan keempat Ranperda ini dapat segera disahkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan Pemkab Rohil.

Dengan begitu, harapannya pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dapat berjalan lebih terencana, terarah, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.(SW)