PELALAWAN – Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan ini diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau kepada seluruh kepala daerah se-Riau dalam sebuah seremoni di Auditorium Kantor BPK Riau, Pekanbaru, Senin (26/5/2025).

Bupati Pelalawan, H. Zukri, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, didampingi Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal, SE.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bentuk apresiasi terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, ia menegaskan bahwa opini tersebut tidak serta-merta menunjukkan ketiadaan masalah.

"Masih ada sejumlah tantangan, seperti optimalisasi perencanaan dan penyesuaian kemampuan fiskal daerah. Beberapa daerah juga mengalami gagal bayar karena kurang hati-hati dalam penganggaran. Hal-hal ini menjadi perhatian kami dan telah dituangkan dalam Buku II LHP untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam waktu paling lama 60 hari sejak diterimanya laporan," jelas Binsar.

Ia berharap capaian WTP ini menjadi motivasi dan pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk terus memperbaiki manajemen keuangan dan kinerja pemerintahan.

Mewakili para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, Bupati Zukri menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dukungan BPK dalam membina serta mengawasi keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa predikat WTP adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta cerminan komitmen terhadap integritas tata kelola pemerintahan.

"Kami menyadari bahwa capaian ini bukan akhir, tetapi justru menjadi dorongan untuk memperbaiki yang masih kurang. Audit BPK tidak hanya memeriksa angka-angka, tapi juga menyentuh efektivitas kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan daerah," ujarnya.

Zukri juga menyoroti tantangan yang dihadapi daerah terkait tunda salur dana dari pemerintah pusat dan provinsi, yang dapat memengaruhi kelancaran realisasi anggaran. Meski demikian, ia memastikan bahwa seluruh kepala daerah di Riau berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyusun rencana aksi secara sistematis.

"Kami ingin agar pengelolaan keuangan daerah makin efisien, efektif, dan akuntabel. Kami juga berharap BPK terus mendampingi serta membuka ruang komunikasi agar kebijakan di daerah benar-benar sejalan dengan peraturan yang berlaku," tambahnya.

Menutup sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK serta para kepala daerah atas komitmen bersama menjaga marwah tata kelola keuangan publik.

"Semoga dengan bimbingan dan pengawasan dari BPK, kita semua dapat terus memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan masyarakat yang kita cintai. Terima kasih atas kepercayaannya, mari kita pertahankan dan tingkatkan di masa yang akan datang," tutupnya. (Rozi)