SIAK– Bupati Siak Afni Z menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2025–2029 yang digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau.

Musrenbang ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dan dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, serta perwakilan Direktorat PKDTTKD Bappenas RI Anang B. Gunawan yang hadir secara virtual. Seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau juga turut hadir dalam agenda tahunan ini.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau Abdul Wahid menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam menentukan arah pembangunan Riau ke depan.

"Di forum ini saya tekankan, pembangunan Provinsi Riau tidak bisa dibangun dengan cara yang biasa-biasa saja. Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan nyata, mulai dari kesenjangan wilayah, ancaman lingkungan, dan perubahan iklim hingga ketergantungan ekonomi," tegas Wahid.

Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan ke depan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga sosial, budaya, ekologi, dan keseimbangan antarwilayah.

"Pada RPJMD tahun 2025–2029 ini, kami mengusung visi besar yaitu 'Riau Bedelaw' yakni Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju," tambahnya.

Gubernur Wahid juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam penurunan emisi karbon sebesar 20 ton per tahun, yang dapat dihargai sekitar USD 20 per ton dengan potensi penerimaan mencapai Rp4 triliun per tahun.

"Penurunan emisi karbon saat ini menjadi komitmen kita terhadap Paris Agreement. Negara-negara maju terus mendukung negara berkembang seperti kita ini. Saat ini kita memahami berbagai masalah yang dihadapi bupati di daerah karena kondisi fiskal, namun kita terus berusaha agar ke depan Provinsi Riau bisa kembali normal agar pembangunan bisa dirasakan secara adil dan merata," tutupnya.

Dalam forum tersebut, Bupati Siak Afni Z menyampaikan sejumlah persoalan dan harapan, salah satunya terkait kondisi jalan rusak parah yang menghubungkan ibukota provinsi ke beberapa wilayah di Kabupaten Siak.

“Kami Pemkab Siak tentunya berharap besar kepada Bapak Gubernur Riau terkait perbaikan jalan ini, karena Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan luas jalan terkecil se-Provinsi Riau, sekitar 4,10 persen atau 110,3 kilometer,” ujar Afni.

Bupati termuda di Riau itu juga menjelaskan bahwa Kabupaten Siak merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ketiga di Provinsi Riau. Ia menyebutkan, setiap pertumbuhan ekonomi naik 1 persen, Kabupaten Siak menyumbang PDRB sebesar Rp590,7 miliar.

“Jadi kami berharap kepada Pak Gubernur, beban jalan ini diperpanjang untuk menjadi tanggung jawab provinsi. Kalau bisa, kami usulkan agar menjadi jalan nasional karena jalan KM 11 Tualang dan KM 11 Koto Gasib ini menjadi penghubung dengan beberapa kabupaten. Kemudian kami akan konsolidasi bersama Forkopimda untuk memasang portal terkait tonase ODOL (Over Dimension Over Load),” paparnya.

Selain itu, Pemkab Siak juga tengah mengajukan Istana Siak sebagai Kawasan Pariwisata Strategis Nasional. Afni juga menyoroti masalah lahan dan meminta dukungan Gubernur Riau agar lahan HGU dan HTI yang mendominasi wilayah Siak bisa segera ditata.

“Selanjutnya saya minta dukungan Pak Gubernur. Saat ini, kami telah mengajukan Istana Siak untuk masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Tidak kalah pentingnya, lahan di Kabupaten Siak mayoritas adalah HTI dan HGU, sedangkan HPL hanya 813 ribu hektare atau 33 persen, dan HGU 10 persen. Jadi kami mohon dukungan Pak Gubernur untuk menuntaskan ini dan memberikan ruang kepada petani-petani kami yang sumber kehidupannya dari perkebunan, agar ke depan tidak terjadi lagi konflik lahan,” pungkas Afni.(AF)