Gubri Abdul Wahid: Terima Kasih Satgas PKH, Jangan Terprovokasi!

PELALAWAN – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengapresiasi langsung kerja keras Satgas Pemulihan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Minggu (13/7). Dalam kunjungan itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi selama proses penertiban berlangsung.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH dan semua pihak yang sudah terlibat dalam rangka penertiban kawasan hutan. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak apapun,” kata Abdul Wahid saat berada di Posko Taktis TNTN, Kabupaten Pelalawan.

Gubri didampingi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq. Keduanya datang untuk memantau langsung pelaksanaan penataan kawasan TNTN yang selama ini mengalami tekanan akibat aktivitas perambahan.

Dalam kesempatan itu, Gubri menekankan pentingnya sinergi antarinstansi serta dukungan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menolak pendataan dan tidak terpancing oleh pihak-pihak yang mencoba memperkeruh situasi.

“Jangan sampai tidak mau didata, jangan terprovokasi. Artinya kita, pemerintah, ingin mencarikan solusi yang terbaik,” tegasnya.

Abdul Wahid menjelaskan bahwa upaya ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 tentang Penataan Kawasan Hutan. Ia menekankan bahwa penertiban dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengabaikan hak masyarakat.

“Karena bagaimanapun, kita harus mengamankan kebijakan yang sudah dibuat oleh negara. Di sisi lain, kita juga harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan Gubri, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan bahwa restorasi kawasan TNTN bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis taman nasional, terutama sebagai habitat gajah dan harimau Sumatera.

“Taman Nasional Tesso Nilo harus bisa direstorasi, dikembalikan pada fungsinya dengan tidak merugikan semua pihak,” ujar Hanif.

Kawasan TNTN selama ini menjadi salah satu lokasi prioritas pemulihan ekosistem di Pulau Sumatera. Pemerintah berkomitmen untuk menata kembali kawasan ini melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis solusi.(DI)

 

TERKAIT